PEGADAIAN SYARIAH : ALTERNATIF SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEUANGAN

     Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk menata semua aspek kehidupannya dalam setiap ruang dan waktu, baik pada aspek individu, sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi, umat Islam mengenalnya dengan istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunah (secara konsep dan prinsip) yang tetap dan tidak berubah kapanpun dan dimanapun serta bersumber pula dari Ijtihad yang dimaksudkan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah baru yang timbul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.

     Penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada awalnya berjalan ketika hadirnya Paket Kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 atau yang dikenal dengan Pakdes 1983. Pakdes ini memberikan peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Sampai sekitar tahun 1998 peraturan (undang – undang) tentang sistem ekonomi syariah telah mengalami beberapa perubahan, yang pada umumnya mengatur tentang perbankan di Indonesia.

     Aktivitas ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun non-bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan ketua Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), edaran Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

     Dalam implementasinya, ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba dan pelarangan spekluasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Selain itu juga, ekonomi syariah mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibandingkan  dengan sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global seperti Rodney Shakespeare (United Kingdom) dan Volkes Nienhaus (Jerman).

     Ditengah banyaknya permasalahan ekonomi yang melanda bangsa Indonesia khususnya permasalahan keuangan dalam kegiatan perekonomian membuat masyarakat melakukan banyak hal untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut, salah satunya yaitu melakukan pinjaman uang dengan jaminan atau biasa disebut gadai. Menurut Udang-undang (UU) Perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan.  Akan tetapi, cara ini justru terkadang semakin memperburuk permasalahan yang ada karena dalam melakukan pinjaman uang dengan jaminan biasanya disertai dengan bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Dalam kasus semacam ini, sistem ekonomi syariah merupakan pilihan yang menguntungkan untuk diterapkan karena memberikan manfaat yang besar, antara lain melalui pegadaian syariah.

     Fiqih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Gadai (rahn) dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima atau untuk lebih singkatknya gadai (rahn) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, orang yang menerima gadai disebut murtahin, dan barang yang digadaikan disebut marhun. Selain itu, terdapat pula sighat akad yaitu ucapan berupa ijab dan qabul.

     Dalam pegadaian syariah ini terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi (yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih) ketika melaksanakannya. Selain itu juga, diatur tentang hak dan kewajiban penerima gadai dan pemberi gadai sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan atau perilaku saling mengeksploitasi antara pemberi gadai dan penerima gadai sangatlah kecil. Dengan melakukan gadai berbasis syariah ini kita tidak hanya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian antar manusia saja, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa karena konsep pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

     Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional. Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan (dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini) agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. Dengan mengenali kekuatan dari pegadaian syariah maka yang menjadi kewajiban kita semua adalah terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan gadai dengan sistem ini mengingat bahwa pegadaian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka sangat memungkinkan perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia, hal ini salah satunya dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Sumber :

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung : Alfabeta

Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. Referensi Ekonomi Syariah : Ayat-ayat Al-Qur’an Yang Berdimensi Ekonomi. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung : Refika Aditama

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s